Balai Bahasa Provinsi Maluku meraih predikat  Pelayanan Prima

Ambon, 3 Januari 2025 – Balai Bahasa Provinsi Maluku berhasil meraih predikat tertinggi dalam Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2024 dengan skor 4,77. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui program Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Predikat ini menunjukkan komitmen Balai Bahasa Provinsi Maluku dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memanfaatkan teknologi digital, dan memastikan kesesuaian dengan standar pelayanan publik.

Menurut laporan, PEKPPP 2024 menilai enam aspek kinerja utama, termasuk ketersediaan fasilitas, kepuasan pengguna, serta inovasi pelayanan. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023.

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Kity Karenisa, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras tim yang konsisten menjalankan visi pelayanan berbasis masyarakat.

Keberhasilan Balai Bahasa Provinsi Maluku ini diharapkan menjadi inspirasi bagi unit-unit pelayanan publik lainnya. Dalam jangka panjang, penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak di tingkat lokal dan nasional akan menjadi langkah strategis untuk mempertahankan prestasi dan menghadirkan manfaat yang lebih luas.

Evaluasi ini juga menggarisbawahi pentingnya prinsip reformasi birokrasi berbasis kolaborasi dan digitalisasi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menekankan perlunya seluruh unit pelayanan publik untuk terus berinovasi demi menghadirkan layanan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Predikat “Pelayanan Prima” yang diraih Balai Bahasa Provinsi Maluku tidak hanya menjadi bukti kualitas, tetapi juga cerminan dedikasi untuk memperkuat pelayanan publik di Indonesia. Ke depan, upaya berkelanjutan diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.